Hilangnya Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Ponorogo 2020

Ponorogo (ponorogo.bawaslu.go.id) Batas penyerahan perkas persyaratan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 telah berakhir tanggal 23 Februari 2020. Tak satupun bakal pasangan calon dari jalur perseorangan muncul di Kabupaten Ponorogo.

Sebelumnya di Ponorogo sendiri ada satu bakal pasangan calon yang mengambil user dan password SILON di KPU Kabupaten Ponorogo, pasangan calon tersebut atas nama Imam Maryudi sebagai calon Bupati berpasangan dengan Santo Wiyono sebagai calon wakil Bupatinya.

Namun niatan mereka untuk mendaftar melalui jalur perseorangan pupus di tengah jalan karena kekurang siapan dokumen persyaratan yang akan mereka serahkan.

Untuk diketahui bahwa persyaratan bakal calon perseorangan sesuai  Pasal 41 Ayat 2 huruf (c) UU nomor 10 tahun 2016, setidaknya pasangan perseorangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, pada Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7.5 % dari jumlah penduduk yang termuat pada DPT pada pemilihan sebelumnya.

Sehingga jika mengacu pada DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 752.336 pemilih maka calon perseorangan setidaknya harus didukung 56.426 jiwa pemilih dengan ketentuan lain jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten tersebut.

Disisi lain bagi calon perseorangan selain mengumpulkan foto copy E-KTP sejumlah pendukungnya tersebut, juga ada 1 lembar dokumen lagi dari pendukung yang harus dilampirkan, yakni berisi formulir pernyataan mendukung kepada calon dan selanjutnya pasangan calon juga harus mengupload dokumen dukungan melalui SILON dan menyerahkan berkasnya kepada KPU.

Setelah tahapan penerimaan berkas pendaftaran, bila telah lengkap dan memenuhi syarat akan masuk pada proses penelitian administrasi untuk dicek kegandaan maupun keabsahan dokumen. Dilanjutkan lagi pada proses verifikasi factual dimana sejumlah pendukung calon perseorangan tersebut akan didatangi satu persatu oleh petugas dari KPU untuk ditanya kebenaran terhadap dukungannya terhadap pasangan calon tersebut.

Kemudian terkait proses pencalonan calon perseorangan, setelah dinyatakan tidak ada calon yang mendaftarkan diri, pada bulan Juni nanti akan dibuka pendaftaran calon yang berasal dari partai politik.

Pada tahapan ini untuk calon yang diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, persyaratannya telah diatur secara jelas yakni harus memperoleh dukungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal itu sebagaimana terdapat dalam UU nomor 10 tahun 2016 Pasal 40 Ayat (1), yang bebunyi: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Artinya jika di ponorogo terdapat 45 kursi dewan, maka jumlah minimal untuk menjadi calon dari partai politik harus mengantongi sebanyak 9 kursi, tentu yang perlu menjadi catatan adalah bahwa perolehan kursi dari Partai hanya untuk 1 dukungan calon Bupati, bila kurang bisa ditambah (berkoalisi) dengan kursi penuh pada partai lainnya. Adapun sebaran perolehan kursi DPRD Ponorogo pada Pemilihan Umum tahun 2019 yakni partai Nasdem dengan perolehan 10 kursi, PKB 8 kursi, Gerindra 5 kursi, Demokrat 5 kursi, PDI P 4 kursi, PKS 4 kursi, Golkar 4 kursi, PAN 3 kursi, Hanura 1 kursi serta PPP 1 kursi.

Dari hal tersebut secara real hanya partai Nasdem saja yang tidak perlu koalisi dengan partai lain jika ingin mendaftarkan calonnya. Kemudian partai lain tentu harus berkoalisi dalam pemenuhan jumlah kursi minimal tersebut.

Berbeda dengan regulasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 198 Desa secara serentak pada 20 Mei 2019 yang lalu, dimana aturannya minimal jumlah calon harus terdiri dari 2 (dua) orang. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bisa dimungkinkan terjadinya calon tunggal, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 54C Ayat (1) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal tersebut berbunyi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: (1). Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. (2) Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. (3). Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. (4). Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau (5). Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.”

Pemilihan dengan calon tunggal seperti itu pernah terjadi di 13 Kabupaten/Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, yakni Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Puncak dan Jayawijaya Provinsi Papua, Kabuaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatra Utara. Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang Provinsi Banten, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun demikian dinamika politik lokal Ponorogo sangatlah dinamis. Dari pemberitaan berbagai media, kabar yang beredar dari sejumlah partai yang membuka pendaftaran pencalonan, beberapa nama sudah mendaftarkan diri seperti Ipong Muchlissoni melalui PKB, Demokrat, PDI Perjuangan dan Gerindra. Nama Soedjarno juga tercatat mendaftar di partai Demokrat serta Lisdyarita dan Hardo juga mendaftar di PDI Perjuangan.

Tentu setiap partai punya mekanisme sendiri menentukan calon, dari yang sudah mendaftar ataupun dengan mengusung nama dari luar nama tersebut. Namun terkait persyaratan pendaftaran pasangan calon, harus mendapatkan surat Keputusan Pengurus Partai Politik di tingkat Pusat, Hal tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal tersebut berbunyi: “(5). Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.  (6). Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.

Sementara itu tahapan pencalonan sendiri sesuai PKPU Nomor 16 Tahun 2019 akan berlangsung  selama 3 hari, sejak tanggal 16 hingga 18 Juni 2020.

Oleh : Juwaini,S.Pd. (Komisioner Bawaslu Kabupaten Ponorogo).

Referensi :

  1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  2. PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
  3. Website KPU Republik Indonesia, Daftar Hasil Penetapan Suara Pilkada 2018,diakses tanggal 24 Februari 2020
  4. JatimNow.com, Ipong Muchlissoni Daftar Cabup Ponorogo 2020 ke PKB, diakses  tanggal 24 Februari 2020
  5. Detiknews.com, Tiga Warga Ponorogo Mendaftar Bacabup Lewat PDIP, Salah Satunya Ipong, diakses  tanggal 24 Februari 2020.
2.883 Views