Afifuddin: Aturan Sanksi Money Politic Pilkada Beda dengan Pemilu

Ponorogo (ponorogo.bawaslu.go.id) Kordiv Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa terdapat norma aturan yang berbeda dalam menjerat praktik politik uang (money politik) pada penyelenggaraan Pilkada dan Pemilihan Umum.

Hal tersebut ia ungkapkan saat menjadi narasumber dalam diskusi publik Kaum Miskin Kota dalam Pusaran Politik Uang yang digelar Bawaslu Jawa Timur, Rabu (8/7).

“Misalnya dalam UU Nomor 10 tahun 2016 khususnya pasal 187A disebutkan bahwa subyeknya adalah ‘Setiap Orang’ sementara di UU 7 tahun 2017 dibagi tiga fase.” Ungkapnya.

Tiga pasal tersebut yakni misalnya pada masa kampanye (Pasal 280 Ayat 1 huruf j) yang berpotensi terjerat adalah pelaksana kampanye atau orang-orang yang namanya dimasukkan sebagai pelaksana kampanye, pada masa tenang yang dapat terjerat yakni tim dan pelaksana kampanye (Pasal 523 ayat 2), sedangkan pada hari pemungutan suara subjeknya adalah setiap orang (Pasal 523 ayat 3).

“Jadi pada UU Pilkada ini lebih kejam ancaman sanksinya, bahkan ada sanksi bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran TMS dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.” Tambah Afif.

Untuk itu, lanjutnya, Bawaslu telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menekan praktik politik uang tersebut dengan memetakan potensi kerawanan serta sosialisasi sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dan Pemilu.

“Misalnya deklarasi desa anti money politik oleh masyarakat yang mulai marak diberbagai wilayah ini juga menjadi apresiasi dari kita.” Pungkas alumni UIN Syarif Hidayatullah tersebut.

Editor : Muchtar, Foto : Hendra.

2.961 Views