Memahami Lebih Dekat Sengketa Pilkada Serentak 2020

Ponorogo (ponorogo.bawaslu.go.id) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pengawasan dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan.

Selain itu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

Hal ini dibenarkan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo Widi Cahyono, ia menyebutkan ketentuan terhadap hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.” Ungkapnya, Jumat (24/7).

Lebih lanjut ia menjelaskan terdapat 2 Jenis sengketa dalam Pemilihan, seperti disebutkan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni meliputi sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan tersebut berpedoman terhadap Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

“Pihak yang menjadi pemohon dalam sengketa antar peserta yaitu pasangan calon atau tim kampanye, sementara pemohon dalam sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, yaitu bakal pasangan calon dan pasangan calon. Adapun yang menjadi termohon adalah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.” Tambahnya.

Selanjutnya yang menjadi obyek sengketa Pilkada ada dua, yakni keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Berita Acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

“Permohonan penyelesaian sengketa Pilkada, diajukan paling lama tiga hari kerja terhitung sejak obyek sengketa ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.” Tutur Widi.

Masih kata pria yang membidangi Divisi Penylesaian Sengketa tersebut, bahwa dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, ada dua tahapan yang bisa dilakukan Bawaslu, yaitu melalui musyawarah secara tertutup dan terbuka. Jika dalam musyawarah secara tertutup para pihak tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka.

“Adapun sengketa Pemilihan 2020 ini, berpotensi terjadi pada tiga tahapan yaitu tahap pencalonan paslon perseorangan, tahap penetapan paslon, dan tahap kampanye.” Pungkasnya.

Editor : Muchtar, Foto : Nanda.

2.980 Views