Perkuat Konsolidasi Demokrasi dan Literasi Demokrasi, Jenny Susanto Ikuti Diskusi Hukum Selasa (DHS) Seri #3 Bawaslu Jatim

ponorogo.bawaslu.go.id Ponorogo - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, Dalam rangka memperkuat Konsolidasi Demokrasi dan Literasi Demokrasi, Jenny Susanto selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Ponorogo beserta staf Hukum mengikuti giat rutin Diskusi Hukum Selasa (DHS) Seri 3 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, pada hari Selasa (14/04/2026) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. DHS pada kesempatan ini mengangkat tema “Organisasi dan/atau Kelembagaan Pengawas Pemilu” yang diikuti oleh 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan Pengawas Pemilu. 

Kegiatan ini juga menjadi ruang strategis bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memperkuat pemahaman, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kompetensi di bidang hukum dan pengawasan Pemilihan Umum maupun Pemilihan.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Koordinator Divisi Hukum dan Diklat, Dewita Hayu Shinta atau lebih akrab dikenal dengan Bu Sisin tersebut dalam arahannya menekankan bahwa penguatan organisasi dan kelembagaan menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pengawasan pemilu yang berkualitas.

Menurut beliau bahwa lembaga pengawas yang kuat akan mampu menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, serta penegakan hukum pemilu secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terkait struktur dan tata kelola kelembagaan menjadi hal yang penting bagi seluruh jajaran Bawaslu.

Dewita Hayu Shinta juga berharap bahwa pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi dan Literasi Demokrasi kedepan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Baik itu, siswa-siswi SMA, santri pondok pesantren, hingga kalangan kampus dan organisasi kemasyarakatan.

enny Susanto, dalam forum tersebut turut berpartisipasi aktif dalam giat diskusi pasca pemaparan laporan pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Demokrasi oleh beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, meliputi Kabupaten Lamongan, Jember, Kediri dan Gresik. 

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pandangan dan masukan dari peserta terkait penguatan organisasi dan tata kelola kelembagaan pengawas pemilu. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas serta soliditas jajaran Pengawas Pemilu di Jawa Timur dalam menjalankan tugas pengawasan secara profesional dan berintegritas.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mari bersama memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas pengawasan, dan menjaga demokrasi yang berkeadilan. (Humas)