Bersama DPD Partai Golkar, Bawaslu Ponorogo Bahas Kerawanan Jelang Masa Kampanye

Ponorogo (ponorogo.bawaslu.go.id) Menjelang tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, terdapat potensi pelanggaran yang perlu menjadi perhatian seluruh elemen baik penyelenggara, stakeholder, masyarakat serta peserta Pemilu.

Salah satu kerawanan menjelang tahapan kampanye tersebut yakni pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang tidak sesuai aturan dan melanggar estetika tata kota.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan yang didiskusikan jajaran Pimpinan Bawaslu bersama DPD Partai Golkar Ponorogo, dalam giat program Bawaslu Menyapa di Kantor DPD Partai Golkar, Senin pagi (16/10/2023).

Hadir Pimpinan Bawaslu, M.Bahrun Mustofa, Widi Cahyono dan Sulung Muna Rimbawan, kunjungan diterima langsung oleh ketua Partai Golkar Rahmat Taufik beserta jajaran pengurus.

Sulung Muna Rimbawan, Anggota Bawaslu Ponorogo mengungkapkan bahwa pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu serentak tahun 2024 baru akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, bahwa saat ini tahapan pada tahap sosialisasi, sehingga yang boleh dipasang oleh Partai Politik peserta pemilu hanya alat peraga sosialisasi seperti bendera partai dengan nomor urut partai.

“Kemudian karena saat ini masih diluar masa tahapan kampanye, terkait pemasangan bendera partai politik maupun reklame yang terpasang di tempat terlarang, tempat membahayakan atau berpotensi merusak lingkungan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menertibkan.” Ungkap Sulung.

Senada disampaikan Widi Cahyono, Anggota Bawaslu Ponorogo pentingnya membangun kesamaan pandangan serta sinergitas antara peserta Pemilu dan penyelenggara dalam mensukseskan tahapan Pemilu, Bawaslu berusaha meminimalisir potensi pelanggaran selama tahapan Pemilu dengan berbagai langkah, seperti memetakan titik kerawanan, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat serta koordinasi dengan para stakeholder.

“Tujuan koordinasi yang dilakukan Bawaslu ke seluruh Parpol di Ponorogo ini untuk menjalin hubungan kerjasama dan kesepahaman antara Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu dalam mencegah terjadinya pelanggaran terutama dalam tahapan sebelum ataupun saat masa kampanye.” Kata Widi.

Diharapkan melalui sinergitas ini kedepan dapat menunjang kesuksesan Pemilu serta menekan potensi pelanggaran selama tahapan berlangsung.

Sementara, Rahmat Taufik Ketua DPD Golkar Ponorogo mengucapkan terima kasih atas kunjungan jajaran Bawaslu di kantor DPD Golkar, ia menyebut silaturahmi ini penting dalam membangun sinergitas kelembagaan.

Disisi lain Taufik juga menyoroti kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi dalam Pemilu mendatang, ia menyebut jajaran Bawaslu harus mengedepankan aspek pencegahan serta lebih tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi.

Pria yang juga Anggota DPRD Ponorogo ini lantas berharap agar pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Ponorogo berjalan bersih, jujur dan adil. (Humas).