Hadiri Pleno DPHP, Bawaslu Ponorogo Sampaikan 3 (Tiga) Catatan Pengawasan
|
Ponorogo (ponorogo.bawaslu.go.id) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Ponorogo, Rabu sore (5/4/2023).
Dalam acara yang digelar di Hall Hotel Amaris tersebut hadir dalam acara tersebu Anggota Bawaslu Ponorogo Juwaini dan Marji Nurcahyono didampingi jajaran staf.
Juwaini saat memberikan tanggapan terhadap hasil rekapitulasi DPHP mengungkapkan 3 (Tiga) catatan atas hasil pengawasan jajaran Bawaslu selama mengawasi proses rakap DPHP mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.
Pertama, dari hasil rekap pleno di tingkat Kecamatan semua berita acara (BA) mengalami perubahan, disebabkan karena sinkronisasi angka dari daftar pemilih yang diberikan KPU kepada jajaran terhadap pertambahan pemilih dan pengurangan pemilih, dengan berbagai istilah diantaranya penempatan tidak sesuai TPS, pindah domisili, pemilih baru dan lainnya.
Menurut Juwaini hal ini harus menjadi perhatian sejak awal dimulainya tahapan, sehingga tidak menjadi kendala bahkan kerawanan saat tahapan berlangsung.
Kedua, juga terhadap keberadaan TPS lokasi khusus untuk benar benar menjadi pengalaman bagaimana pemahaman yang representatif menyeluruh dan utuh terhadap jajaran yang ada di kecamatan dan desa, hal ini penting untuk menyelaraskan kinerja yang proporsional sehingga kedepan bisa lebih siap dan menumbuhkan kepercayaan kepada peserta akan profesionalitas kinerja penyelenggara.
Lebih lanjut pria yang membidangi Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas ini mengungkapkan bahwa dari catatan Bawaslu selama pleno DPHP di tingkat desa total pengurus/perwakilan 18 partai politik yang hadir di pleno 307 desa hanya dihadiri 92 perwakilan, sedangkan pengurus/perwakilan 18 partai politik yang hadir di pleno 21 kecamatan adalah 120 orang.
Padahal menurut Juwaini peran partai sebagai peserta dalam mengawal pemutakhiran data pemilih sangat tinggi, Bawaslu berharap ini menjadi evaluasi bersama baik dari pihak KPU karena faktor kurangnya informasi/sosialisasi kepada Parpol atau karena dari internal partai. (Humas).
