Lompat ke isi utama

Berita

Pendaftaran Pengawas TPS (PTPS) Pilkada 2024 Resmi Dibuka, Masyarakat Ponorogo Bisa Mendaftar Ke Sekretariat Panwascam di masing-masing Kecamatan

foto

Mari bergabung untuk mengawal Pilkada dengan menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk TPS Se-Kabupaten Ponorogo. Informasi lebih lanjut dan Pendaftaran serta Penerimaan Berkas Pendaftaran dilakukan di masing-masing Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Se-Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo melalui Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Panwascam) membuka pendaftaran untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk Pemilihan Serentak atau Pilkada 2024.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 2024 tertanggal 10 September 2024, untuk pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas dan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran akan dilakukan pada 12 September hingga 28 September 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo menyampaikan untuk rekrutmen PTPS Pilkada 2024 akan dilakukan oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Se-Kabupaten Ponorogo.

bahrun

"Masyarakat Kabupaten Ponorogo yang ingin terlibat aktif dalam mengawal Pilkada dengan menjadi Pengawas TPS atau PTPS, silahkan mendaftarkan diri ke Sekretariat Panwascam setempat." Ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo, M. Bahrun Mustofa. Kamis, (12/09/2024).

Menurut Bahrun Mustofa, jumlah kebutuhan Pengawas TPS yang akan direkrut pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Ponorogo sebanyak 1519 orang, tersebar di 21 Kecamatan atau 307 Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Ponorogo.

"Untuk informasi rekrutmen PTPS ini dapat diakses di media sosial baik media sosial Bawaslu Kabupaten Ponorogo maupun media sosial masing-masing Panwascam," Tegasnya.

Sebagai informasi, Untuk menjadi Pengawas TPS, masyarakat yang ingin mendaftar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI);

  2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (Dua Puluh Satu) tahun;

  3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

  4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

  5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;

  6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;

  7. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesaturan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

  8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

  9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;

  10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

  11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (Lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;

  12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun;

  13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

  14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

  15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

    fotooo

(Humas)

Humas Bawaslu Kabupaten Ponorogo