Abhan: Kita Pastikan Kawal Keselamatan Pengawas Pemilihan Di Masa Pandemi

Ponorogo (ponorogo.bawaslu.go.id) Ketua Bawaslu RI, Abhan menjelaskan bahwa Pemilihan yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 secara hukum sudah di sahkan dan sudah legal, tinggal menunggu Keputusan KPU untuk membuat SK Pemilihan Lanjutan.

Hal tersebut ia sampaikan pada acara Halal bi Halal Idul Fitri 1441 H dan Persiapan Pengawasan Lanjutan Tahapan Pilkada 2020 (29/5). Menurutnya tantangan pada pemilihan ini sangat berat dan penyelenggaraan Pemilu yang tidak pernah dialami sebelumnya, termasuk pada Pemilu 2019, dengan 5 kotak suara merupakan Pemilu pertama.

“Putaran pemilihan kepala daerah yang pada tahun 2020 ini menginjak periode ke 4 juga menjadi pengalaman karena bersamaan dengan Covid, belum tentu berulang pada tahun selanjutnya bahkan sampai kita mati." Jelasnya.

Ini adalah sejarah, kita mengajak untuk tetap semangat dan waspada. “Kita tidak akan membiarkan begitu saja tanpa adanya perlindungan yang memadai pada pelaksana pengawasan pada tahapan pemilihan tahun 2020." Imbuhnya

Masih kata Abhan, Bawaslu berupaya bagaimana negara memberikan jaminan keselamatan kepada Pengawas, khususnya pada lembaga ad hoc pada jajaran Panwas Kecamatan, Panwaslu Desa serta Pengawas TPS.

"Kedepan kita punya PR perekrutan PTPS, semoga Panwascam tidak ada yg mundur, kalau harus ada seleksi lagi akan susah." Terang Abhan

Lebih lanjut mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah ini menjelaskan terkait pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa serta regulasi lainnya sedang diatur dan diupayakan. Ia menyatakan terdapat tantangan tersendiri untuk penanganan pelanggaran khususnya investigasi dan klarifikasi. Karena tidak bisa dilakukan dengan daring dan harus turun ke lapangan.

“Masalah akan banyak ditemui secara daring, misalnya klarifikasi terkendala pada sinyal dan hal lainnya.” Ungkapnya.

Disisi lain adanya komitmen Mendagri dalam mensuport penuh penyelenggaraan Pilkada akan dikawal secara penuh.

Hal lain mengenai penyalahgunaan bansos juga akan di kawal dalam penyelesaian oleh kementerian.

"Jangan sampai ini mengambang hanya karena saling lempar tanggungjawab ke Bawaslu atau juga ditangani kementerian terkait." Pungkasnya.

Editor : Kang Joe, Foto : Muchtar.