Lompat ke isi utama

Berita

Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, Pembaharuan Data keanggotaan Parpol, dan Keterpenuhan Keterwakilan Perempuan, Bawaslu Ponorogo Kunjungi DPD PKS Ponorogo

foto

Ponorogo, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo - Bawaslu Kabupaten Ponorogo melalui Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Jenny Susanto, S.H. bersama Ketua Bawaslu  M. Bahrun Mustofa, S.Pd.I, koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Sulung Muna Rimbawan, S.Pd., M.Si. beserta staf melakukan kunjungan dalam rangka silaturahmi dan koordinasi Pembaharuan Data Partai Politik ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ponorogo, pada hari Senin (16/11/2026).

Ponorogo, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo - Bawaslu Kabupaten Ponorogo melalui Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Jenny Susanto, S.H. bersama Ketua Bawaslu  M. Bahrun Mustofa, S.Pd.I, koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Sulung Muna Rimbawan, S.Pd., M.Si. beserta staf melakukan kunjungan dalam rangka silaturahmi dan koordinasi Pembaharuan Data Partai Politik ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ponorogo, pada hari Senin (16/11/2026).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam memastikan pembaharuan data keanggotaan partai politik berjalan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan partai politik.

Acara diawali dengan pembukaan oleh Bobby Wibisono Sekretaris DPD PKS Ponorogo yang juga memperkenalkan masing masing pengurus DPD PKS Kabupaten Ponorogo yang hadir yaitu Ketua, Ribut Riyanto ,Bendahara, Diah Kurniawati, Bidang Pemenangan pemilu dan pilkada, Chritine Hery, dann Bidang Kaderisasi, Amirudin. Selanjutnya Sambutan oleh Ketua Bawaslu Ponorogo dan koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa, Menyambung hal itu Ketua PKS Ponorogo menyambut baik terkait inisiasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ponorogo untuk melakukan silaturahmi sebagai wujud komunikasi yang baik

Di sela acara ramah tamah pengurus PKS berbagi pengalaman, kendala di Pemilu 2024. Suasana penuh keakraban sambil lalu membahas hal-hal penting kedepannya sebagai bentuk sinergi kelembagaan. Misalnya pelatihan untuk saksi di TPS, pelatihan penyeleselaian sengketa dengan biro hukum PKS.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan partai politik. Kami ingin membangun komunikasi yang terbuka sehingga setiap informasi maupun persoalan yang berkaitan dengan kepemiluan, utamanya terkait Hukum dapat dikoordinasikan dengan baik," ungkap Jenny Susanto.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo, M. Bahrun Mustofa, S.Pd.I menegaskan bahwa Bawaslu memberikan perlakuan setara kepada seluruh partai politik, termasuk dalam kunjungan ke Partai Politik adalah dalam rangka sinergitas kelembagaan dan mensosialisasikan peraturan terbaru menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang.

Lebih lanjut, Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga mendorong partai politik untuk aktif melakukan pembaruan data kepengurusan dan administrasi secara berkala.

foto

Ribut Riyanto Ketua Umum, Bobby Wibisono selaku Sekretaris Umum, dan Diah Kurniawati selalu Bendahara Umum DPD PKS Ponorogo menyambut dengan baik inisiasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ponorogo untuk melakukan silaturahmi sebagai wujud komunikasi yang baik serta menyampaikan bahwa keberadaan Biro Hukum merupakan hal yang vital bagi Partai Politik, termasuk dalam persiapan menghadapi  Pemilu dan Pemilihan.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi, membangun komunikasi yang proaktif, serta memperkuat koordinasi antara jajaran pengawas pemilu dan peserta pemilu. Hal ini bertujuan untuk mendukung terciptanya proses demokrasi yang berintegritas, transparan, dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengimbau Partai Politik untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas 30 persen keterwakilan perempuan dan terkait rekomendasi Bawaslu merupakan putusan yang harus dijalankan

Jenny Susanto menyampaikan bahwa MK telah menetapkan Putusan.

"Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 terkait rekomendasi dalam Pilihan Kepala Daerah kini harus dimaknai putusan yang bersifat final dan mengikat secara hukum." tegasnya.

Lebih lanjut, Jenny Susanto menyampaikan bahwa putusan tersebut memberikan kepastian, bukan lagi sekadar saran administratif. Rekomendasi kini diakui sebagai bagian dari mekanisme keadilan Pemilu yang harus dihormati, dilaksanakan, dan tidak bisa diabaikan.

Melalui kunjungan dan silaturahmi tersebut, Jenny Susanto turut menekankan pentingnya sinergi untuk memastikan keterbukaan dan pembaharuan data administratif kepengurusan partai politik di tingkat daerah, mengedepankan pola pencegahan melalui koordinasi dan konsultasi regulasi pemilu secara berkelanjutan, bersama-sama menjaga kondusivitas, dan ketertiban di Bumi Reyog Ponorogo.

Bawaslu Kabupaten Ponorogo terus mendorong penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Bawaslu Kabupaten Ponorogo berharap komunikasi dan koordinasi dengan partai politik terus terjalin guna memperkuat pemahaman kepemiluan melalui sosialisasi serta membangun demokrasi yang berintegritas dan bermartabat. (Humas)

Bawaslu Kabupaten Ponorogo