Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Jenny Susanto menjadi Moderator dalam Diskusi Hukum Selasa Seri Ke-V

Ponorogo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo mengikuti kegiatan Diskusi Hukum Selasa (DHS) Seri ke-V yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa (12/5/2026). Kegiatan Diskusi Hukum Selasa tersebut mengusung tema “Inovasi Layanan Advokasi Hukum” yang diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Ponorogo hadir melalui Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Jenny Susato bersama staf.

Kegiatan diskusi hukum ini tidak hanya membahas aspek normatif dalam regulasi, melainkan juga menjadi sarana konsolidasi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam memperkuat hukum dan pengawasan pemilu mendatang. Tujuan pelaksanaan kegiatan Diskusi Hukum Selasa adalah dalam rangka peningkatan kapasitas dan sharing pengalaman pengawasan pemungutan suara ulang khususnya di Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan 38 (tiga puluh delapan) Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo mendapat mandat dan amanat untuk menjadi moderator, Jenny Susanto selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo menjadi Moderator pada sesi diskusi. Peran tersebut dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan amanat dengan memandu jalannya diskusi antara narasumber dan peserta secara dinamis dan interaktif. Jenny Susanto mengajak seluruh peserta untuk aktif berperan dalam diskusi serta menjaga alur pembahasan tetap fokus pada substansi topik diskusi serta menggali berbagai pandangan dan strategi dari para peserta.

Diskusi menghadirkan narasumber dari Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Ahmad Farid Ikhsan selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan, Yogi Eka Chalid Farobi selaku Anggota Bawaslu Kota Batu, dan Muhlis selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Seluruh narasumber berbagi pengalaman lapangan serta strategi inovatif dalam mengembangkan layanan advokasi hukum yang adaptif di wilayah masing-masing.

Pada kegiatan diskusi tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits yang menegaskan pentingnya penguatan kapasitas hukum bagi seluruh jajaran pengawas pemilu. Menurutnya, penguatan pemahaman hukum menjadi bagian penting dalam memperkuat kelembagaan dan menjaga kualitas demokrasi. 

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta yang menyampaikan bahwa di masa pasca-pemilu, penyelenggara pemilu masih menghadapi berbagai residu hukum yang perlu diantisipasi dengan baik.

Diskusi tersebut menekankan pentingnya penguatan sinergi dan inovasi pelayanan hukum di tingkat daerah, dengan pendekatan advokasi yang responsif dan kolaboratif. Kegiatan ini juga menjadi komitmen bersama dalam menjawab tantangan pengawasan Pemilu ke depan, khususnya di bidang advokasi dan penanganan sengketa.

Bawaslu Kabupaten Ponorogo berharap melalui pelaksanaan kegiatan Diskusi Hukum Selasa ini dapat memperkuat pemahaman dan literasi hukum sekaligus meningkatkan kesiapan jajaran pengawas. Sehingga kedepan potensi persoalan serupa dapat diantisipasi sejak dini, serta tahapan Pemilu maupun Pemilihan mendatang dapat semakin berkepastian hukum, bermartabat dan berintegritas. (Humas)