Bawaslu Ponorogo Ikuti Cangkrukan Demokrasi, Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi bagi Disabilitas dan Kelompok Rentan

Ponorogo, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo mengikuti kegiatan diskusi Humas dan Data Informasi (Datin) bertajuk Cangkrukan Demokrasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, secara daring pada hari Senin (26/10/2026). Program Cangkrukan Demokrasi tersebut mengusung tema “Mewujudkan Keterbukaan Data dan Informasi Pemilu yang Inklusif bagi Disabilitas dan Kelompok Rentan”.

Hadir secara daring dalam giat diskusi yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo pengampu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Ponorogo, dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Sulung Muna Rimbawan, serta staf Pengelola Humas dan staf Pengelola Datin Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Hadir sebagai narasumber utama, yaitu Anggota Bawaslu RI, Puadi. Dalam pemaparanya Puadi menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sekaligus pondasi akuntabilitas lembaga pengawas pemilu. Informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan harus dapat diakses seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Puadi menyampaikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen pengawasan dan upaya membangun kepercayaan publik. Demokrasi inklusif harus mampu menghilangkan hambatan dan diskriminasi dalam partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, turut hadir secara daring, Tenaga Ahli Bawaslu RI pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Moh. Sitoh Anang.
Anang menyampaikan bahwa Bawaslu terus mendorong implementasi keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia juga mengapresiasi Bawaslu Jawa Timur yang telah mempertahankan capaian keterbukaan informasi selama enam kali berturut-turut.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Ponorogo berharap dengan keikutsertaan dalam kegiatan ini senantiasa terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif guna memperkuat partisipasi masyarakat serta mewujudkan pengawasan pemilu yang berintegritas. (Humas)