Bawaslu Ponorogo Ikuti Diskusi Hukum Selasa sebagai Penguatan Pemahaman Hukum Kepemiluan

Ponorogo, Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengikuti kegiatan Diskusi Hukum Selasa (DHS) Seri ke-6 yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa (02/06/2026). Diskusi hukum pada kesempatam ini mengusung tema “Penanganan Pelanggaran” yang diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-provinsi Jawa Timur. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Jenny Susanto beserta staf hadir secara daring dalam giat tersebut.

Pada kegiatan seri ke-6 ini, Diskusi Hukum Selasa menghadirkan empat narasumber, yakni Rofa'atul Hidayah selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik, Savitri Rindyana selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Akhmad Marta Affandi selaku Anggota Bawaslu Kota Pasuruan, dan Moh. Rusydi Zain ZA selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep. Keempat narasumber memaparkan pengalaman, tantangan, serta praktik baik dalam penanganan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan di daerah masing-masing.

Dewita Hayu Sinta menjelaskan bahwa kegiatan ini akan terus dilanjutkan secara berkesinambungan guna mendukung harmonisasi dan sinergi antar tingkat pengawasan.

Dalam forum diskusi hukum tersebut, pemateri menekankan pentingnya ketepatan prosedur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antarunit kerja dalam memastikan proses penanganan pelanggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian turut dilakukan pembahasan bersama mengenai beragam strategi dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas penanganan pelanggaran yang terus berkembang.

Jenny Susanto menyampaikan bahwa melalui kegiatan diskusi hukum selasa ini menjadi sarana bagi jajaran pengawas pemilu untuk memperluas wawasan melalui sharing knowledge di bidang hukum guna memperkaya pemahaman dan memperkuat kapasitas dalam menegakkan hukum Pemilu.

Kegiatan DHS Seri ke-6 ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antarsatuan kerja Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Timur, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan penanganan pelanggaran yang efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan Pemilu  yang berintegritas, sehingga mendatang dengan kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan penegakan hukum Pemilu di Jawa Timur. (Humas)