Cegah Kekerasan Seksual, Bawaslu Ponorogo Ikuti Diskusi Daring Pokja PPKS Se-Jatim

Ponorogo, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo - Dalam upaya memperkuat komitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengikuti kegiatan Diskusi Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kamis (21/05/2026). Mengusung tema “Lapor Berani: Hapus Stigma, Pokja PPKS Melindungi!” tersebut menghadirkan Eka Rahmawati, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber.

Eka Rahmawati, dalam pemaparannya menegaskan bahwa keberadaan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan komitmen Bawaslu di berbagai tingkatan, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan perlindungan atas kekerasan seksual bagi seluruh jajaran Bawaslu secara inklusif. 

Diskusi ini difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai penanganan kekerasan seksual, penerapan pendekatan berbasis trauma, pengembangan sistem kelembagaan PPKS, serta diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif bersama seluruh peserta.

Eka Rahmawati menilai bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus dilakukan secara serius melalui sistem yang berpihak kepada korban serta menciptakan rasa aman di lingkungan kerja.

“Melalui kampanye ‘Lapor Berani’, kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan dilindungi. Tidak boleh ada stigma terhadap korban maupun pelapor,” Tegasnya.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur menekankan tiga langkah utama yang harus diambil oleh lembaga maupun masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Langkah awal yaitu membangun budaya yang menghormati dan tidak menyalahkan korban. Langkah selanjutnya dengan pemberian dukungan penuh kepada seluruh penyintas tanpa memandang gender, mengingat laki-laki juga bisa menjadi korban namun sering kali enggan melapor akibat tuntutan budaya maskulinitas. Sedangkan langkah pamungkas yaitu dengan penguatan sistem kelembagaan yang aman, rahasia, adil, serta bebas dari tindakan balas dendam terhadap pelapor dan korban.

Terkait pengembangan sistem PPKS ke depan, Eka Rahmawati menyampaikan bahwa Bawaslu Jatim saat ini tengah intensif menyusun SOP, protokol kerahasiaan, formulir penanganan, serta infrastruktur kelembagaan yang komprehensif. 

M. Bahrun Mustofa, Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo menyambut baik kegiatan tersebut. Bahrun melihat hal tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya dalam menciptakan ruang kerja yang profesional, inklusif, dan berintegritas. 

Bawaslu Kabupaten Ponorogo berharap bahwa dengan terlibat aktif dalam Pokja PPKS ini, seluruh jajaran semakin memahami mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta mampu menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang sehat dan saling menghormati. Pokja PPKS dalam pelaksanaannya wajib menjamin kerahasiaan informasi serta membangun lingkungan kerja yang suportif dan ramah serta inklusif. (Humas)