Jelang Pemilu 2024, Bawaslu dan Muhammadiyah Ponorogo Bahas Kerawanan Politik Uang

Ponorogo (ponorogo.bawaslu.go.id) Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024, praktik politik uang masih menjadi isu krusial yang harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat, hal tersebut menjadi pembahasan antara Pimpinan Bawaslu Ponorogo bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, saat kunjungan audiensi di Kantor PDM, Sabtu (14/10/2023).

Kunjungan Bawaslu Ponorogo yang dihadiri jajaran Pimpinan, M.Bahrun Mustofa, Sulung Muna Rimbawan dan Jenny Susanto beserta staf sekretariat tersebut diterima langsung oleh ketua PDM Ponorogo, Drs. Muh.Syafrudin, MA., sekretaris Dr. Rudianto, M.Ag. beserta jajaran pimpinan Muhammadiyah Ponorogo.

Dalam kegiatan audiensi, Anggota Bawaslu Sulung Muna Rimbawan mengungkapkan beberapa kerawanan yang berpotensi terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu seperti politik uang dan ketidaknetralan ASN, TNI dan Polri hingga penyelenggara Pemilu. “Terutama politik uang, ini menjadi kerawanan yang menjadi perhatian serius Bawaslu.” Terangnya.

Disisi lain praktik politik uang masih dianggap sebuah kelaziman dalam pesta rakyat lima tahunan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menegakan demokrasi dan mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur dan adil. “Bawaslu berusaha mengandeng simpul-simpul masyarakat dan ormas seperti Muhammadiyah untuk mensosialisakan betapa pentingnya pengawasan dan bersama menekan praktik politik uang.” Jelas Sulung.

M.Bahrun Mustofa, Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa jajaran Bawaslu berusaha meminimalisir potensi pelanggaran tersebut dengan berbagai langkah seperti memetakan titik kerawanan, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat serta koordinasi dengan stakeholder dalam rangka menjalin sinergitas dan mengembangkan semangat pengawasan partisipatif.

Bawaslu berusaha mengandeng simpul-simpul masyarakat dan ormas seperti Muhammadiyah untuk mensosialisakan betapa pentingnya pengawasan dan bersama menekan praktik politik uang.” Sulung Muna Rimbawan (Anggota Bawaslu Ponorogo).

“Disisi lain audiensi ini juga sebagai ajang silaturahmi sekaligus perkenalan kami jajaran anggota Bawaslu yang baru dilantik, dengan harapan kedepan dapat bersinergi dengan para tokoh masyarakat dan stakeholder.” Ungkap Bahrun.

Diharapkan sinergitas ini kedepan dapat terwujudkan seperti melalui kolaborasi program serta penandatanganan nota kesepakatan untuk kesuksesan Pemilu serentak 2024.

Sementara Muh.Syafrudin, Ketua PDM Ponorogo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan jajaran Bawaslu di kantor Muhammadiyah Ponorogo, ia menyebut silaturahmi ini penting dalam menyamakan pandangan dan sinergitas kelembagaan.

Muhammadiyah Ponorogo katanya secara politik Muhammadiyah punya khitah kelembagaan yakni menjaga jarak yang sama dengan partai politik, artinya, dalam menghadapi kondisi situasi politik praktis, Muhammadiyah selalu hadir dengan wajah politik adiluhung, tidak memiliki kecenderungan dengan partai politik tertentu. Muhammadiyah selalu menjaga kedekatan yang sama dengan lembaga-lembaga/partai politik.

Kaitannya dengan kerawanan dalam Pemilu termasuk Politik uang, Muh.Syafrudin mengaku selalu menyampaikan pada warga Muhammadiyah untuk menghadari praktik-praktik seperti itu, hal itu menurutnya penting dalam upaya mewujudkan kualitas demokrasi yang maju. Ia pun berharap Pemilu serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan damai khususnya di Kabupaten Ponorogo.

Sebagai informasi Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu dari 20 Kabupaten/Kota di Indonesia yang berpotensi rawan praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, hal ini dirilis dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia (30/8/2023). (Humas).