Kick Off Penguatan Kelembagaan Bawaslu Jatim melalui Delapan Bidang Strategis untuk Pemilu Berkeadilan dan Berkeadaban

ponorogo.bawaslu.go.id Surabaya, pada hari Selasa, 19 Agutus 2025, bertempat di Ibukota Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara resmi memulai kegiatan Penguatan Kelembagaan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur. Kegiatan bertajuk "Kick-off Penguatan Kelembagaan" dibuka secara langsung dan simbolik oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Totok Hariyono dengan prosesi pemukulan gong. 

Penguatan Kelembagaan dengan tema “Penguatan Kelembagaan: Meneguhkan Eksistensi, Membangun Sinergi, Menuju Pemilu Berkeadilan dan Berkeadaban” ini berfokus pada 8 bidang strategis. Antara lain, akuntabilitas keuangan, pelayanan Informasi hukum dan PPID, hubungan dan eksistensi kelembagaan, pengolahan data, literasi demokrasi, penataan tata kelola internal, modernisasi birokrasi, dan peningkatan kinerja kelembagaan. Setiap bidang dikerjakan dengan pendekatan koordinator wilayah (koorwil). 

Masing-masing koorwil akan bertanggung jawab dalam mengembangkan satu  kabupaten/kota sebagai proyek percontohan. Terdapat delapan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang diajadikan sebagai pilot project untuk Penguatan Kelembagaan yang diharapkan mampu menyebarluaskan ke kabupaten/kota lainnya.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits mengungkapkan bahwa latar belakang  penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi terhadap Kabupaten/Kota berakar dari analisa dan refleksi yang panjang.

”Penguatan kelembagaan adalah investasi jangka panjang. Ia bukan soal menambah kegiatan, tetapi menata ulang cara kita bekerja, berkoordinasi, mengambil keputusan, hingga membangun kepercayaan publik. Kita ingin menjadikan kelembagaan ini tidak hanya kokoh dalam struktur, tapi juga berdaya dalam kultur dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan kolektivitas yang hidup dalam praktik sehari-hari,” ungkapnya.

Pria Kelahiran Sumenep ini mengungkapkan bahwa penguatan kelembagaan bukan milik provinsi semata. Lebih lanjut, melalui penguatan kelembagaan, Warits berharap dijadikan sebagai ruang perubahan. momentum membangun ulang cara kita bergerak, berkoordinasi, dan hadir di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan kick off ini juga menjadi ajang forum diskusi terbuka secara panel dan interaktif yang membahas tantangan dan strategi penguatan kelembagaan secara komprehensif bersama narasumber.

Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo, M. bahrun Mustofa. S.Pd.I bersama Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas, Miftachul Asror, S.Th.I yang hadir dalam giat tersebut menilai bahwa penguatan kelembagaan bukan sekadar meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan publik.

"Penguatan kelembagaan akan bermuara pada peningkatan rasa percaya oleh masyarakat pada Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, sehingga kedepan semakin memperkuat legitimasi hasil pemilu" ungkapnya.

Seluruh peserta yang hadir baik daring maupun luring tampak antusias mengikuti setiap sesi kegiatan, dimana mereka diberikan kesempatan bertanya, memberikan masukan, bahkan berbagi pengalaman tentang praktik pengawasan di lapangan pada saat Pemilu maupun Pemilihan

Penguatan kelembagaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kerja atau kinerja organisasi dan sumber daya manusianya, baik individu maupun kelompok. Penguatan Kelembagaan melibatkan peningkatan tata kelola lembaga, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi peran dan fungsi lembaga. 

Tujuan dari Penguatan Kelembagaan yaitu untuk menciptakan kinerja lembaga yang efektif, efisien, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Penguatan Kelembagaan sebagai wujud komitmen Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam menjaga marwah demokrasi dalam mengawasi setiap tahapan pemilu maupun pemilihan kedepan. (Humas)