Optimalkan Pengelolaan BMN, Bawaslu Ponorogo Ikuti Peluncuran TRANSFORMER

ponorogo.bawaslu.go.id - Ponorogo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengikuti giat peluncuran atau Launching Program bertajuk "TRANSFORMER" yang merupakan akronim dari Tahun Inventarisasi Aset Negara Sajikan Formulasi Manajemen Aset yang Akurat sebagai upaya penguatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pada hari Senin (26/01). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh 38 Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Widi Cahyono, S.AP beserta Plt. Kepala Sekretariat, dan Staf Pengelola BMN.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, S.Sos., membuka secara langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutan sekaligus peresmian kegiatan TRANSFORMER, beliau menegaskan pentingnya pengelolaan BMN yang tertib secara fisik dan administrasi sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan.

“Pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib dan akuntabel merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Bawaslu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan sekretariat dalam pelaksanaannya,” tegas Warits.

Peluncuran "TRANSFORMER" tersebut sebagai langkah awal yang baik sekaligus swujud komitmen Bawaslu dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib administrasi, transparan, efektif, dan efisien melalui pelaksanaan inventarisasi BMN lima tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam giat peluncuran tersebut turut menghadirkan narasumber dari Bawaslu Republik Indonesia. Narasumber menyampaikan materi terkait pelaksanaan inventarisasi BMN. Materi disampaikan secara daring oleh Subkoordinator BMN Sekretariat Jenderal Bawaslu dan staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta.

Bawaslu Kabupaten Ponorogo berharap melalui peluncuran dan pelaksanaan kegiatan ini, sistem pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Negara semakin efektif dan memudahkan manajemen kekayaan negara dalam mendukung efisiensi belanja dan pemeliharaan aset negara secara berkelanjutan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Humas)