Perkuat Strategi Kehumasan dalam Menangani Fenomena Buzzer Demokrasi, Bawaslu Ponorogo Ikuti Cangkrukan Demokrasi

ponorogo.bawaslu.go.id - Ponorogo, Bawaslu Kabupaten Ponorogo menghadiri kegiatan Cangkrukan Demokrasi yang digelar secara daring oleh Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan mengusung tema “Strategi Kehumasan dan Data Informasi dalam Menangani Fenomena Buzzer Demokrasi” pada hari Senin (15/09/2025). Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Miftachul Asror, Th.I dan Staf Humas.

Giat Cangkrukan tersebut dibuka secara resmi oleh Dwi Endah Prasetyowati, Anggota Bawaslu Jawa Timur. Dalam sambutanya, Endah menekankan pentingnya kehumasan dan pengelolaan data informasi dalam menghadapi era digital, khususnya menjelang tahapan pemilu dan pemilihan.

“Pada era digital seperti sekarang ini, fenomena buzzer tidak dapat dianggap remeh. Buzzer dapat menjadi ancaman serius bagi netralitas informasi dan integritas demokrasi. Kehumasan Bawaslu harus mampu membangun narasi positif yang menyejukkan publik,” Ujarnya.

Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai daerah, yakni Jombang, Jember, Kediri, dan Lamongan, yang berbagi pengalaman tentang strategi menghadapi buzzer, baik melalui pendekatan komunikasi publik, literasi digital, maupun pemanfaatan data informasi yang akurat.

Dalam Cangkrukan tersebut, dibahas bahwa buzzer sering memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan narasi provokatif, hoaks, atau framing yang dapat memengaruhi opini publik. 

Buzzer merupakan istilah baru sejak media sosial marak digunakan. Istilah Buzzer dikenal sebagai salah satu aktor paling penting dalam pengarahan atau penggiringan opini di jagat dunia maya yang berpengaruh besar terhadap pembentukan opini publik di media sosial.

Pengaruh buzzer dalam pembentukan opini publik di media sosial adalah fenomena yang perlu diperhatikan, karena buzzer memiliki peran yang signifikan dalam mengarahkan opini publik, baik melalui formulasi pesan atau interaksi melalui fitur-fitur media sosial.

Kedepannya, strategi kehumasan Bawaslu dituntut untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi yang benar, cepat, dan menenangkan. (Humas)