Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Dokumen Hukum, Bawaslu Ponorogo Ikuti Rapat Teknis Pengelolaan JDIH

ponorogo.bawaslu.go.id Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo - Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan dokumen hukum dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengikuti kegiatan Rapat bertajuk Strategi Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam rangka penguatan kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, (24/11/2025).

Rapat yang membahas strategi pengelolaan JDIH tersebut diikuti oleh perwakilan Divisi yang membidangi Hukum dari 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dalam hal ini, Jenny Susanto selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Ponorogo besrta staf bidang hukum hadir dalam kegiatan ini.

Fokus utama pembahasan dalam Rapat Strategi Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yaitu Standar Pengelolaan JDIH, yang meliputi pembuatan abstraksi peraturan, pengolahan dokumen hukum, dan laporan evaluasi. Strategi pengelolaan dan peran strategis JDIH Bawaslu menjadi fokus pembahasan. Langkah-langkah strategis yang diusulkan mencakup pengajuan dokumen hukum sesuai SOP pada Bawaslu, promosi JDIH melalui media sosial, peningkatan literasi hukum, berbagi pengalaman baik melalui sharing knowledge, dan pengumpulan berbagai produk dokumen hukum yang berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas mekanisme pengelolaan, pemutakhiran dokumen, dan optimalisasi pemanfaatan JDIH sebagai sarana pelayanan publik berbasis digital.

Bawaslu Provinsi Jawa tImur berharap dengan pelaksanaan rapat ini dapat memperkuat pengelolaan JDIH di Bawaslu seluruh Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur serta meningkatkan transparansi, dan mendukung ketersediaan informasi hukum yang lebih baik. 

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Ponorogo berkomitmen untuk senantiasa memperkuat pengelolaan dokumen produk-produk hukum secara akuntabel dan profesional melalui strategi manajemen dokumentasi hukum yang efektif dan berkelanjutan. (Humas)