Per 1 Juni 2020, Bawaslu Tangani 709 Pelanggaran Pemilihan

Ponorogo (ponorogo.bawaslu.go.id) Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa sampai 1 Juni 2020, Bawaslu telah menanggani sebanyak 709 pelanggaran pada tahapan Pilkada 2020.

Jumlah tersebut terdiri dari 158 pelanggaran administrasi, 28 kode etik, 2 tindak pidana Pemilihan, 374 pelanggaran hukum lainnya serta sejumlah 147 bukan termasuk pelanggaran.

“Temuan ada 593 dan laporan sebanyak 113 dan yang terbanyak adalah pelanggaran hukum lainnya.” Ungkapnya saat memberikan sambutan dalam Konsolidasi Nasional Penegakan Hukum Pemilihan Tahun 2020 Menuju Era New Normal, Rabu (3/6).

Lebih lanjut dalam paparan materinya Ratna menjelaskan pelanggaran administrasi didominasi oleh anggota PPS dan PPK tidak memenuhi persyaratan, pelanggaran kode etik yakni anggota Panwas Kecamatan menjadi pengurus parpol dan memberi dukungan kepada pasangan calon, tren jenis tindak pidana Pemilihan menghilangkan hak seseorang menjadi paslon dan memalsukan dukungan paslon perseorangan serta pelanggaran hukum lainnya didominasi oleh ASN yang memberikan dukungan politik melalui media sosial.

Masih kata wanita yang membidangi Divis Penindakan Pelanggaran tersebut bahwa dari 34 Provinsi, temuan pelanggaran tertinggi yakni Sulawesi Tengah dengan 73 temuan dan 6 laporan masyarakat.

“Sementara pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 ini terdapat 388 jumlah dugaan pelanggaran, dengan rincian 45 penanganan dihentikan dan 343 direkomendasikan.” Terangnya.

Sebagai informasi, Konsolidasi Nasional Penegakan Hukum Pemilihan Tahun 2020 Menuju Era New Normal Bawaslu RI ini diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia melalui daring serta menghadirkan Prof.Dr.M.Kana Sutrisna Suryadilaga sebagai narasumber.

Di Ponorogo agenda ini diikuti oleh Kordiv Penindakan Pelanggaran, Marji Nurcahyono beserta staff.

Baca juga : Potensi Pelanggaran Pada Tahapan Lanjutan Pilkada 2020

Editor : Muchtar, Foto : Hendra.