Bawaslu Harus Kerja Keras Pertahankan Prestasi

Jakarta (ponorogo.bawaslu.go.id) - Ketua Bawaslu RI, Abhan mengapresiasi pengawas tingkat desa/kelurahan yang telah bekerja keras mengawasi Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, tanpa kehadiran mereka di TPS, Bawaslu tidak bisa bekerja maksimal melakukan pengawasan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Seperti disebut pada laman resmi Bawaslu RI, hal itu diungkapkanya saat memberikan pengarahan pada pembukaan  Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dan Pemantapan Program kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun anggaran 2020, di Jakarta (24/10).

"Berkat kerja seluruh panwas desa dan kelurahan, Bawaslu bisa eksis lakukan pengawasan Pemilu 2019. Kami tidak berdaya tanpa ada pengawas di seluruh indonesia," katanya dalam Rapat Koordinas Nasional Persiapan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Tahun 2023 Pemantapan Program Kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 di Jakarta, kemarin.

Dia pun meminta seluruh Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mempertahankan kinerja yang baik dalam melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2020. Sedangkan hal yang kurang baik, baginya, perlu dibenahi. Sebab, akunya, kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu sangat tinggi saat ini.

"Ini sebuah prestasi yang harus dipertahankan. Menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai ekspektasi masyarakat terhadap Bawaslu menurun. Pengalaman melakukan pengawasan Pemilu 2019 bisa diterapkan," ujarnya.

Dikatakan Abhan, apresiasi terhadap Bawaslu juga hadir dari dunia internasional. Salah satunya Meksiko yang mengundang Bawaslu untuk hadir dalam acara The Plenary Assembly of The Global Network pada 5-9 November 2019 di Los Cabos, Meksiko. Bawaslu diminta untuk berbagi cerita dan pengalaman ketika melakukan pengawasan Pemilu 2019. Sebab, pemilu tahun ini merupaka salah satu yang paling rumit di dunia.

Dikesempatan yang lain, malam harinya saat memimpin diskusi divisi SDM (baca, Abhan Terangkan Rencana Penguatan SDM Bawaslu), pria yang menjabat ketua sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu tersebut mengungkapkan pada penyelenggaraan Pilkada 2020 nanti Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menjaga hubungan baik dengan kesekretariatan.

Menurutnya, staf Bawaslu adalah alat dukung yang membantu kerja-kerja pengawasan dan penegakan hukum pemilu. "Bahkan dalam sidang, kesekretariatan membantu anggota Bawaslu untuk notulensi sidang," kata lelaki asal Jawa Tengah ini.

Abhan menambahkan, masalah meninggalnya penyelenggara Ad hoc di Pemilu 2019 salah satu penyebab akibat teknis meninggalnya pengawas TPS adalah rekam medis pengawas. Abhan menerangkan, hasil temuan berbagai lembaga yang meneliti pengawas yang meninggal tersebut akibat kelelahan.

"Ternyata, ada pengawas yang data kesehatannya tidak mengizinkan untuk pengawas tesebut bekerja lebih dari delapan jam sehari. Sedangkan, saat mengawasi TPS itu, kerjanya berat dan bisa sehari-semalam," terangnya.

Untuk itu, Abhan menilai, seleksi penyelenggara Ad hoc harus mempertimbangkan syarat administrasi berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Akan tetapi, syarat ini harus memudahkan peserta seleksi. "Jangan sampai biaya mengurus keterangan sehat jasmani dan rohani menjadi penghambat proses seleksi," tegasnya.

"Untuk beberapa daerah, tes kesehatan jasmani dan rohani harus ke pusat provinsi. Itu kan memberatkan. Jadi harus diperhatikan agar kesehatan pengawas Ad hoc terjaga dengan proses yang bisa diusahakan oleh peserta seleksi," terangnya.

Pada kesempatan diskusi tersebut Abhan juga terlihat ditemani Tenaga Ahli Turmudzi, Kepala Biro Administrasi Dermawan Adhi Santoso, Kepala Bagian Perencanaan Triyono, dan Kepala Bagian SDM dan TUP Bawaslu Hotma Maya Marbun.