Cegah Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020, Bawaslu Jalin MOU dengan KASN

Ponorogo (ponorogo.bawaslu.go.id) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI kembali melanjutkan kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada serentak tahun 2020, Rabu (17/6/2020).

Perjanjian Kerja Sama ditandatangai langsung oleh Ketua Bawaslu, Abhan bersama Ketua KASN Agus Pramusinto di Kantor Bawaslu Thamrin Jakarta.

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu RI, Abhan menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan upaya antisipasi pencegahan potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan kalangan ASN di daerahnya masing-masing yang menyelenggarakan Pilkada.

“Kami sangat mengharapkan penguatan kerja sama ini akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan kedua lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” Ungkapnya.

Sementara Ketua KASN, Agus Pramusinto menjelaskan, kerja sama ini sebagai penguatan pengawasan bersama dalam memperketat dan langkah antisipasi tren pelanggaran netralitas ASN.

“Kami terus memperketat dan mengantisipasi agar bisa mengurangi tren pelanggaran dalam masa penundaan Pilkada Serentak 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 ini.”Kata Agus.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, lingkup PKS yang akan dipergunakan sebagai pedoman pengawasan di lapangan adalah pertukaran data dan informasi, pencegahan, pengawasan, penindakan; dan monitoring tindak lanjut rekomendasi. Khusus untuk pertukaran data dan informasi, KASN dan Bawaslu bersepakat untuk mengembangkan sistem aplikasi pengolahan data pengawasan yang terintegrasi dalam waktu dekat.

Masih kata Agus, hal tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan akurasi dan validitas data tentang jumlah pelanggaran netralitas, kategori jenis pelanggaran, kategori jabatan ASN terlapor, jumlah rekomendasi dan tindak lanjutnya.

Seluruh upaya yang dilakukan oleh KASN dan Bawaslu, lanjutnya, guna mewujudkan ASN yang netral, bebas intervensi politik, bebas konflik kepentingan, profesional, adil, dan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Adapun prosesi penandatanganan PKS dengan menerapkan standar protokol kesehatan covid-19 ini juga disaksikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak, Koordinator Fokus 3 (Penegakkan Hukum dan Reformasi Birokrasi) STRANAS Pencegahan Korupsi Audy Wuisang. Hadir pula Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Dwi Wahyu Atmaji serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Editor : Yudi, Foto: Muchtar.