Moh. Afifudin : Ada Forum Di Amerika Serikat Mengakui Kerja-Kerja Bawaslu

Jakarta (ponorogo.bawaslu.go.id)– Ada forum di Amerika Serikat (AS) yang mengakui kerja-kerja Bawaslu, seperti dilansir dari laman resmi Bawaslu RI, hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochamad Afifuddin saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dan Pemantapan Program kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun anggaran 2020, di Jakarta, Kamis (24/10).

Menurutnya, ternyata kerja-kerja pengawasan Pemilu 2019 dianggap hal baru bagi komunitas politik di AS.

“Bawaslu Indonesia menginisiasi pertemuan anti hoax dan berita bohong dengan banyak pihak yang tidak pernah dilakukan di Amerika,” katanya

Afif mengetahui kabar tersebut dari temannya yang sudah lama tidak berkomunikasi. Dirinya bercerita, tiba-tiba, beberapa hari lalu, temannya tersebut mengirimkan pesan terkait diskusi pakar yang membahas dampak perkembangan media digital dalam demokrasi di Indonesia dalam sesi: “Indonesia Coming Online: What a Digital Media Surge Means for a Young Democracy” di kantor pusat VOA (Voice of America) di Jakarta, Rabu, medio Oktober lalu.

Pada kesempatan terasebut Afif juga berpesan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 nanti.

“Bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, diantaranya mengenai Patroli pengawasan anti politik uang yang pers rilisnya paling dinanti oleh publik. Untuk itu perlu ada dan dibentuknya satgas pokja anti politik uang yang berisi pengiat anti politik uang.” ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan perlu adanya program khusus untuk menangkal Isu sara dan hoax.

“Isu-isu anti sara dan hoax juga perlu diperkuat dan akhir tahun nanti akan kita luncurkan IKP (indeks kerawanan Pemilu) sehingga perlu disusun lagi” pungkasya.

Selain itu, Afif juga berpesan pada Bawaslu Provinsi dan kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada bahwa program program Pendidikan Pemilih harus terus di perkuat, semisal program sekolah kader pengawasan yang ternyata mendapat animo yang baik dari masyarakat.