Lompat ke isi utama

Berita

Sharing Session Penguatan Hukum Kepemiluan, Bawaslu Ponorogo Ikuti DHS Seri Ke-7 Bersama Bawaslu Se-Provinsi Jawa Timur

foto

Ponorogo, Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengikuti kegiatan DHS (Diskusi Hukum Selasa) Seri ke-7 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa (23/06/2026). Sharing session hukum kepemiluan mengusung tema "Data Informasi pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Daerah” tersebut menjadi ruang diskusi bersama guna penguatan kapasitas jajaran Bawaslu se Provinsi Jawa Timur dalam memahami tata kelola data dan informasi sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan.

Ponorogo, Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengikuti kegiatan DHS (Diskusi Hukum Selasa) Seri ke-7 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa (23/06/2026). Sharing session hukum kepemiluan mengusung tema "Data Informasi pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Daerah” tersebut menjadi ruang diskusi bersama guna penguatan kapasitas jajaran Bawaslu se Provinsi Jawa Timur dalam memahami tata kelola data dan informasi sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan.

DHS Seri #7 menghadirkan tiga narasumber dari jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang membahas tema secara komprehensif, yaitu Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang, Bojonegoro, dan Sampang. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A Warits dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Di antaranya adalah Anggota, Kepala Sub Bagian Hukum, dan staf.

Pada kegiatan diskusi hukum tersebut, peserta memperoleh materi mengenai manajemen data dan informasi sebagai aset strategis kelembagaan, pelayanan permohonan informasi publik, serta klasifikasi dan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP). Selain itu, kegiatan juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik antar-Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan informasi publik.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Ponorogo semakin memperkuat pemahaman terkait tata kelola data dan keterbukaan informasi publik guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang profesional, transparan, dan akuntabel serta dapat memperkuat literasi hukum kepemiluan dan memahami pentingnya pengelolaan data informasi guna mendukung pengawasan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas serta bermartabat. (Humas)

 

Humas Bawaslu Kabupaten Ponorogo