Perkuat Pencegahan dan Penindakan Kekerasan Seksual, Bawaslu Ponorogo Audiensi dengan Dinas Sosial P3A Ponorogo

ponorogo.bawaslu.go.id Ponorogo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo - Dalam upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo melakukan Audiensi dengan Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo pada Senin (18/05/2026). Kegiatan audiensi berlangsung di Ruang Rapat disambut oleh perwakilan dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo, M. Bahrun Mustofa, S.Pd.I menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu tidak hanya dituntut menjaga integritas dalam penyelenggaraan pengawasan, tetapi juga memastikan lingkungan kelembagaannya menjunjung prinsip kesetaraan, keamanan, dan inklusivitas.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024, dimana melalui regulasi tersebut mewajibkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta Posko Anti Kekerasan di setiap satuan kerja.

Adapun bahwa regulasi tersebut menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual, sekaligus mengatur langkah pencegahan, pelaporan, perlindungan, hingga pemberian sanksi.

Perwakilan dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo, Ida menyambut positif inisiatif tersebut. Beliau menyebut bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama serupa dengan berbagai lembaga pemerintahan dan juga lembaga Pendidikan.

Melalui kegiatan audiensi ini, Bawaslu Kabupaten Ponorogo berharap semakin memperkuat kapasitas kelembagaan serta membangun sinergi berkelanjutan dalam menciptakan ekosistem kerja yang aman, berintegritas, dan bebas dari kekerasan seksual, serta memperkuat program edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan perempuan serta pencegahan kekerasan di ranah publik dan kelembagaan. (Humas)