Rapat Koordinasi Internal, Bawaslu Ponorogo Susun Rencana Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu

ponorogo.bawaslu.go.id - Ponorogo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat koordinasi internal dalam rangka pra-pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan, pada hari Rabu (27/08/2025). Rapat koordinasi internal tersebut sebagaimana petunjuk dan arahan Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan agenda membahas secara khusus penyusunan rencana kegiatan program penguatan kelembagaan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ponorogo. 

Kegiatan rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo, M. Bahrun Mustofa, S.Pd.I didampingi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan diikuti oleh seluruh jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo. 

M. Bahrun Mustofa, S.Pd.I menyampaikan bahwa rapat ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan penguatan kelembagaan dapat berjalan optimal serta diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal, meningkatkan pemahaman kelembagaan, serta meneguhkan peran Bawaslu dalam pengawasan kepemiluan menuju pemilihan yang lebih berkualitas.

“Penguatan kelembagaan merupakan langkah awal yang baik bagi Bawaslu untuk semakin memperkuat peran lembaga dalam pengawasan pemilu dan pemilihan mendatang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini akan melibatkan langsung para mitra-mitra kerja strategis Bawaslu. 

“Mengingat kegiatan Penguatan Kelembagaan mendatang akan dihadiri oleh mitra-mitra kerja strategis Bawaslu, maka kita persiapkan dan kita susun bersama rencana penguatan kelembagaan ini dengan baik dan matang,” tambahnya.

Harapannya, melalui pelaksanaan kegiatan ini, Bawaslu Ponorogo semakin memperkuat kelembagaan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang serta dapat dapat memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan pengawasan Pemilu yang berintegritas, profesional, dan akuntabel serta menjawab tantangan pengawasan dalam menghadapi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang. (Humas)