Kunjungan Pimpinan Bawaslu RI, Totok Hariyono Tingkatkan Semangat Kerja Bawaslu Ponorogo

ponorogo.bawaslu.go.id Ponorogo, Bawaslu Kabupaten Ponorogo menerima kunjungan kerja dari Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Totok Hariyono, pada Minggu (06/04). Kunjungan pada hari ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi kelembagaan serta memberikan penguatan terhadap tugas dan fungsi lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Kunjungan kerja ini diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo beserta jajaran Pimpinan. dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo beserta jajaran sekretariat. 

Pria yang akrab di sapa dengan nama Cak Totok tersebut memberikan arahan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Ponorogo pentingnya peran pengawas pemilu di berbagai tingkatan, tidak hanya saat tahapan berlangsung, namun juga di masa non-tahapan.

Totok memberikan arahan kepada jajaran Pimpinan Bawaslu kabupaten Ponorogo terkait penguatan profesionalisme dan tata kelola kelembagaan.

Beliau menyampaikan bahwa para pengawas pemilu adalah garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

“Kita ini bukan sekadar pekerja pemilu, kita pekerja demokrasi! Saat masa tahapan kita berjibaku mencegah, menangani, dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dan sengketa pemilu. Saat masa non-tahapan, kita juga melakukan kerja-kerja intelektual dan akademis dalam mengkaji berbagai pekerjaan pemilu di masa lalu untuk membuat masa depan demokrasi lebih baik,” tegas beliau.

Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo, M. Bahrun Mustofa menyampaikan terima kasih atas kunjungan Anggota Bawaslu RI tersebut. Dalam laporannya, beliau melaporkan sejumlah kegiatan pengawasan yang tengah dilaksanakan jajaran Bawaslu Kabupaten Ponorogo di masa non-tahapan, antara lain pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Kunjungan kerja dari Bawaslu RI ini sekaligus menjadi ajang diskusi dan masukan kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo untuk lebih mempersiapkan dengan matang dalam rangka perubahan menjadi tata kelola satuan kerja mandiri di provinsi Jawa Timur serta meningkatkan semangat pengawasan untuk Pemilu dan Pemilihan yang adil, bermartabat dan berkepastian hukum. (Humas)